<

Luncurkan Layanan E-Gov, Menteri PANRB Targetkan Birokrasi Efisien

Luncurkan Layanan E-Gov, Menteri PANRB Targetkan Birokrasi Efisien

ANAMBASKOMINFO-Jakarta, Kominfo - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur meluncurkan layanan e-Government untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang lincah, efektif dan efisien. "Diperlukan penerapan e-Government secara masif terstruktur dan sistematis, mengingat perkembangan teknologi dan informasi yang telah mempengaruhi dan memicu perubahan yang sangat revolusioner dalam tatanan kehidupan manusia," katanya dalam Launching e-Government Kementerian PANRB di Jakarta, Rabu (04/10/2017).


Menurut Menteri Asman Abnur saat ini dunia telah memasuki era connectivity dan internet of things (IoT) yang membuat batasan ruang diterjang dan waktu dipersingkat.  “Demikian juga dalam tata kelola pemerintahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Government adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya.
Sebagai penggerak utama reformasi birokrasi, Kementerian PANRB memiliki tanggung jawab sebagai role model nasional penerapan e-government. Launching e-Government itu, menurut Asman Abnur menegaskan Kementerian PANRB sudah move on ke zona kompetitif. "Dengan menerapkan e-Government dalam tata kelola pemerintahan untuk menegaskan bahwa Kementerian PANRB memiliki kesiapan optimal sebagai role model e-government nasional serta dapat memberi inspirasi kepada instansi pemerintah lainnya untuk mengakselerasi penerapan e-Government," paparnya.


Kementerian PANRB sebagai penggerak utama (prime mover)  reformasi birokrasi, menyadari betul pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di era digital menuju terwujudnya pemerintahan kelas dunia.  "Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun ke tahun Kementerian PANRB terus berbenah serta melakukan perbaikan dan inovasi yang dibalut dalam inisiatif bertajuk Menuju Pemerintahan Efektif, Efisien dan Akuntabel,” kata Menteri PANRB.


7 Inovasi Kementerian PANRB
Sekretaris Jenderal Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan tujuh inovasi Kementerian PANRB dan satu  inovasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diluncurkan yaitu command center, e-Office, e-Salam, e-Karpeg, e-Data, e-Performance, Data Center dan Disaster Recovery Center, serta SiJAPTI.
Menurut Sekretaris Atmaji, command center merupakan pusat kendali dan monitoring data pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. "Selain berfungsi sebagai supporting system bagi pengambilan keputusan pimpinan, command center juga berfungsi sebagai media analisis dan ekspos informasi," paparnya.
Command center Kementerian PANRB dilengkapi dengan aplikasi dan perangkat serta dukungan data up to date terintegerasi. “Command Center juga dilengkapi berbagai fitur penting seperti data spasial, visualisasi data multilayer, dan ruang rapat dengan dukungan big screen,” jelasnya.
Sedangkan e-Office PANRB SMART, lanjut Atmaji, merupakan sistem informasi persuratan elektronik, kepegawaian, serta layanan penugasan dan tata usaha. "SMART merupakan kependekan dari Sigap, Melayani, Amanah, Ramah dan Teliti. Dengan sistem ini, semua Layanan administrasi dapat dilakukan melalui satu pintu," imbuhnya.
e-Office PANRB SMART memiliki fungsi checker, maker dan signer yang dapat diakses dari berbagai tempat dan perangkat. "Statistik kehadiran pegawai dan tamu, reservasi ruang rapat dilakukan secara elektronik, dan siap diintegrasikan dengan aplikasi e-Office nasional," papar Atmaji.
Mengenai e-Salam atau akronim dari Sistem Aplikasi Layanan Kementerian PANRB, merupakan aplikasi layanan untuk memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat kepada seluruh stakeholders mengenai perkembangan layanan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Layanan e-Salam meliputi penetapan tunjangan kinerja, penataan kelembagaan, persetujuan hari dan jam kerja, ijin prinsip pakaian dinas, penetapan tunjangan fungsional, penetapan kelas jabatan, penetapan hak keuangan pimpinan dan anggota LNS, penetapan tunjangan jabatan fungsional, dan narasumber bimtek atau sosialisasi.
"Dengan pelayanan yang transparan, cepat dan akuntabel berbasis elektronik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan stakeholders terhadap Layanan yang diberikan Kementerian PANRB," harap Atmaji.
Adapun aplikasi e-Karpeg merupakan aplikasi pengelola data kartu identitas multifungsi baik sebagai kartu identitas pegawai. "e-Karpeg pun dapat digunakan untuk akses ruangan kerja, ATM serta dilengkapi fasilitas uang elektronik," tambah Sekretaris KemenPANRB.
Sedangkan e-Data merupakan inovasi untuk  mengintergrasikan data pegawai Kementerian PANRB dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta data Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen). “e-Data menjadikan dinamika data pegawai langsung terekam secara real time. Menjelang masa purna bhakti, semuanya sudah disiapkan sehingga pegawai tidak lagi kebingungan dalam mengurus pensiunnya,’ lanjut Atmaji.
Aplikasi selanjutnya adalah e-Performance Based Budgeting yang digunakan sebagai perencanaan kinerja dan penganggaran. Aplikasi itu diturunkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan yang berisi modul Perencanaan Kinerja seperti Renstra dan PK, Perencanaan Kegiatan dan Anggaran seperti Renja, KAK, dan RAB, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, serta Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Adapun Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) adalah infrastruktur teknologi yang sangat penting dalam menjamin optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian PANRB. Khusus penyediaan DRC dilakukan melalui pendekatan collaborative government, yakni kerjasama dengan PT. Taspen. “Kedepan, DC dan DRC Kementerian PANRB siap diintegrasikan dengan DC dan DRC Nasional,” imbuhnya.
Sementara aplikasi SiJAPTI (Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi) yang baru diluncurkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera diintegrasikan ke Command Center Kementerian PANRB," jelas Atmaji.
Dengan masuknya Aplikasi Sijapti, dapat menambah fitur informasi yang tersedia di command center, sehingga pengawasan dalam hal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah dapat menjadi lebih cepat, mudah dan murah. (Biro Humas-Sina)



Sumber : Kemenkominfo RI


Komentar