ANAMBASKOMINFO - Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia dilakukan ddengan dua pendekatan. Pertama pembangunan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dan kedua, pembangunan oleh pemerintah. “Membangun infrastruktur ICT di Indonesia adalah oleh operator (oleh swasta). Mereka melihatnya secara bisnis, ada return-nya, kalau tidak ada return-nya, tidak prioritas membangun, contohnya di Indonesia bagian Timur,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Diskusi Nasional “Mendorong Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Indonesia” di Jakarta, Rabu (22/03/2017).

Menurut Rudiantara karena tidak feasible maka Proyek Palapa Ring dibangun pemerintah dengan menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Pemerintah sebagai policy maker dan regulator. Pemerintah bukan operator, jadi distrukturlah tidak dari APBN, tidak juga swasta masuk, diantaranya namanya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” jelasnya.

Dengan Proyek Palapa Ring ini, Menteri Rudiantara mengharapkan seluruh wilayah Indonesia akan terkoneksi dengan akses broadband. “Proyek Palapa Ring adalah proyek yang untuk membangun infrastruktur ICT dimana pada tahun 2019 semua ibukota, kabupaten, kotamadya seluruh wilayah Indonesia harus punya akses broadband tanpa terkecuali,” ujarnya.

Rudiantara mendorong para pejabat dari Kementerian maupun Kepala Daerah yang hadir untuk menggunakan KPBU dalam membangun infrastruktur dengan tidak fokus hanya di daerah Jawa saja. “Jika itu feasible untuk swasta, berikan kepada swasta, jangan bebani APBN atau APBD. Kalau setengah-setengah bisa lakukan KPBU,” jelasnya.

Dengan mekanisme KPBU, Menteri Rudiantara mengharapkan semua pihak memiliki kontribusi sesuai dengan peran masing-masing. “Pesan saya kepada teman-teman yang akan melakukan KPBU, jangan hanya memikirkan uangnya tapi memperhatikan penyerahan pengoperasian kepada pihak ketiga,” imbaunya. 

Menteri Kominfo mengingatkan pula pentingnya desain untuk memastikan kualitas program. “Yang harus kita perhatikan saat menerapkan KPBU adalah kita harus mempunyai quality designer, quality contractor, dan quality operator, bukan hanya quality dari sisi funding,” tambahnya. (PS) 

Sumber : kominfo RI